 |
| Aliansi Petani Dairi Untuk Keadilan (APUK), berunjukrasa ke kantor DPRD Dairi, Sumatera Utara, Selasa (1/11/2022). (DETEKSI.co/Parulian Phsp Nainggolan) |
OTORITA.ID - Dairi, Hampir seribuan petani yang menamakan diri Aliansi Petani Dairi Untuk Keadilan (APUK), berunjukrasa ke kantor DPRD Dairi, Sumatera Utara, Selasa (1/11/2022)
Dengan mengusung spanduk berukuran besar berisikan penolakan koorporasi yang dinilai merusak lingkungan dan merampas tanah rakyat, khususnya PT. Dairi Prima Mineral (DPM) dan PT. Gruti, Petani asal Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan bergabung dengan petani asal Kecamatan Silima Punggu-pungga dan Lae Parira berorasi di depan gedung dewan.
"Dairi terancam krisis pangan, Wujudkan kedaulatan pangan dengan menghentikan operasional PT.DPM dan PT Gruti', tulis petani dalam spanduk yang diusung, dan spanduk bertuliskan penolakan lainnya.
Beberapa saat kemudian, Anggota DPRD asal Fraksi NasDem, Nasib Marudut Sihombing dan anggota Fraksi Pertaki Alfiansyah Ujung hadir ditengah massa.
Nasib Sihombing dan orator Pangihutan Sijabat sempat beradu argumen seputar rekomendasi yang diterbitkan pansus DPRD terkait keberadaan PT. Gruti. Pangihutan menuding rekomendasi Pansus dinilai tidak berpihak kepada rakyat, justru sebaliknya menjadi salah satu konsideran munculnya Keputusan Bupati yang justru mengokohkan keberadaan PT. Gruti di Parbuluan.
Nasib sempat meminta perwakilan pengunjukrasa masuk ke ruangan dewan guna penyampaian aspirasi, namun ditolak.
Pengunjukrasa justru meminta Nasib dan Alfriansyah untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat dan mengajak kedua legislator itu ikut dalam rombongan menuju kantor bupati menyampaikan tuntutan, dan permintaan itu disanggupi.
Dari DPRD, arus massa bergerak kedepan kantor berjalan bersama dengan Nasib dan Alfriansyah. Beberapa saat berorasi disana, tak satupun pejabat Pemkab Dairi yang hadir menerima aspirasi massa.
Pengunjukrasa kemudian meminta kedua anggota dewan untuk berorasi. Namun, Nasib meminta waktu untuk meninggalkan massa dan masuk ke gedung kantor Bupati menemui dan memanggil pejabat terkait untuk hadir mendengar aspirasi warga.
Nasib dan Alfriansyah bertemu Sekda Budianta Pinem di pelataran ruang kerja, sementara diluar gedung, dibawah pengamanan ketat personil Polres Dairi, massa terus berorasi dan menggelar aksi teatrikal menyuarakan ketidakberpihakan Bupati kepada masyarakat.
Sekda Budianta Pinem didampingi sejumlah pimpinan OPD kemudian menemui pengunjukrasa. Dia menyebut, Pemkab Dairi telah meneruskan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, sebagai pemilik kewenangan.
Namun penjelasan Sekda ditentang pengunjukrasa. Mereka menilai penjelasan Sekda hanya sebatas jawaban normatif.
Program Dairi unggul yang selalu didengungkan bupati hanya sekedar lips servis, Bupati Dairi justru tidak memiliki sensitivitas terhadap persoalan rakyat, dan enggan bertemu dengan rakyat setelah berkuasa. Tidak ada upaya pemerintah daerah yang pro terhadap kepentingan petani.
Kehadiran PT DPM yang akan melakukan kegiatan penambangan timah dan seng metode sistim bawah tanah (terowongan), berpotensi menghancurkan pertanian.
Bukti keberpihakan pemerintah kepada petani nihil, karena faktanya lahan pertanian justru telah beralih fungsi menjadi lokasi pertambangan.
Demikian juga aktivitas PT. Gruti yang dinilai merampas tanah rakyat dan melakukan aktivitas pengrusakan lingkungan melalui kegiatan pembabatan hutan menggunakan alat berat.
'Sampai Hari ini, PT. Gruti masih mengoperasikan alat berat membabat hutan di Parbuluan Jangan salahkan jika masyarakat yang akan bertindak menertibkan.", Sebut Pangihutan.
Selain menuntut penghentian operasional PT. DPM dan Gruti, petani juga menyoal kelangkaan pupuk bersubsidi.
Sampai berita ini dikirimkan ke meja redaksi, pengunjukrasa masih berorasi didepan kantor Bupati Dairi, menyuarakan kekecewaan kepada Bupati Dairi. (NGL)
Sumber, deteksi.co