 |
| Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara, Drs Gandi Parapat. |
OTORITA.ID-Medan, Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara menyoroti berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintahan pusat. Koordinator Wilayah PMPHI Sumut, Drs. Gandi Parapat, menyampaikan sejumlah pandangan terkait kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan kinerja para pembantunya di kabinet.
PMPHI Sumut menilai Presiden Prabowo berupaya meyakinkan masyarakat dengan memberikan peringatan kepada para menteri atau pembantunya di pemerintahan. Menurut Gandi Parapat, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya dari presiden untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai kepentingan negara.
Namun, Gandi juga menyampaikan kekhawatiran bahwa sejumlah dugaan laporan palsu yang diterima presiden dari pembantunya diduga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ia menilai situasi tersebut berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.
“Keinginan Presiden Prabowo untuk membangun NKRI bisa saja dipengaruhi oleh laporan yang tidak akurat dari para pembantunya. Hal ini perlu menjadi perhatian agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data yang valid,” ujar Gandi Parapat kepada wartawan di Medan, Minggu (15/3/2026).
Selain itu, PMPHI Sumut juga menyoroti sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, termasuk pemberitaan mengenai dugaan meningkatnya jumlah korban akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam beberapa pemberitaan, disebutkan adanya siswa yang harus mendapatkan penanganan medis setelah mengonsumsi makanan tersebut.
Menurut Gandi, jika benar terjadi kasus keracunan massal yang menimpa anak sekolah, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Evaluasi dianggap penting agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak tidak justru menimbulkan persoalan kesehatan.
“PMPHI menyarankan agar pemerintah melakukan kajian mendalam serta mencari solusi mendasar agar program tersebut tidak menjadi ancaman bagi kesehatan publik,” katanya.
Gandi juga menyinggung sejumlah kebijakan yang menurutnya memerlukan kajian lebih matang, termasuk keputusan pencabutan izin terhadap beberapa perusahaan yang disebut terkait dengan peristiwa bencana alam. Ia menilai langkah tersebut seharusnya didahului proses investigasi dan audit yang transparan.
Menurutnya, investigasi yang menyeluruh penting dilakukan agar setiap keputusan pemerintah memiliki dasar hukum dan fakta yang kuat, sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
PMPHI Sumut menyatakan pihaknya akan terus memberikan masukan kepada pemerintah sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Organisasi tersebut berharap berbagai kritik dan saran yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga stabilitas serta kepentingan negara.(Red)